Senin, 06 Mei 2013

UU no 17 tahun 2012 tentang perkoperasian yang menghebohkan Koperasi di Indonesia (2)



lanjutan ....

Pasal 33 UUD 1945 ini secara mendasar menolak paham fundamentalisme pasar. Pasar adalah ekspresi selera dan kehendak si kaya yang memiliki tenaga beli. Oleh karena itu dalam sistem ekonomi yang pro-pasar maka pola-produksi (dan selanjutnya pola-konsumsi) akan dibentuk sesuai dengan kehendak si kaya dan oleh perhitungan untung-rugi ekonom. Apa yang penting untuk dikemukakan di sini dalam kaitannya dengan Pasal 33 UUD 1945 adalah bahwa Pembangunan Nasional tidak seha­rusnya diserahkan pada ke­hendak pasar dan selera pasar, apalagi pada naluri dasar (kerakusan) pasar.

Untuk Indonesia yang mewarisi berbagai ketim­pangan-ketim­pa­ngan struktural, baik dari segi hukum, sosial dan politik, tak terkecuali dari segi ekonomi, maka Pembangunan Nasional haruslah dilakukan melalui suatu perencanaan nasional. Masa depan Indonesia harus di­disain dan ditata, strategi pembangunan harus dengan tandas digariskan, sesuai dengan pesan konstitusi. Peren­canaan pem­bangunan nasional adalah pilihan imperatif, perekonomian harus disusun, sekali lagi tidak dibiarkan tersusun sendiri melalui mekanisme pasar-bebas. Pasar tidak akan mampu mengatasi ketimpangan-ketimpangan struktural.

Usaha bersama adalah wujud paham mutualisme, suatu kehendak untuk senantiasa mengutamakan semangat bekerjasama dalam kegotongroyongan, dalam ke-jemaah-an, dengan meng­utamakan keserikatan, tidak sendiri-sendiri.

Asas keke­luargaan adalah brotherhood sebagai pernyataan adanya tanggungjawab bersama untuk menjamin kepentingan bersama, kemajuan bersama dan kemakmuran bersama, layaknya makna brotherhood yang mengutamakan kerukunan dan solidaritas.

Nah .... bagaimana sahabat Koperasi ?? apakah sudah memahami dasar pemikiran dari konsep ekonomi Bung Hatta yang kiranya dapat mensejahtrakan seluruh RAKYAT INDONESIA .... yuppss semuanya itu ada pada KOPERASI .... sekali lagi itu ada pada KOPERASI .... itu (akting kayak Mario Teguh) ....

Oleh karena itu mari kita pahami mengapa pemerintah memperkokoh UU tentang koperasi menjadi UU tentang perkoperasian yang saat ini berlaku adalah UU no 17 tahun 2012.

Undang-undang tentang perkoperasian yang terbaru ini bukan hal mudah untuk disusun dalam tempo sesingkat-singkatnya, semuanya melalui tahap-tahap yang pastinya demi kemajuan Bangsa Indonesia, bukan untuk hari ini atau masa lalu melainkan untuk MASA DEPAN INDONESIA, untuk generasi penerus bangsa yang memang harus lebih baik dan lebih baik lagi. Maka untuk lebih memahami kronologis bagaimana terciptanya UU no 17 tahun 2012 ini perlu pemahaman dibawah ini :

Tahun 2000, Kementerian Koperasi dan UKM  menyusun Naskah Akademis (NA) tentang Undang Undang Koperasi,
Pada 21 Desember 2000,  berdasarkan Surat Sekretaris Kabinet (Seskab) No.: B.1034/Seskab /12/2000 tanggal 21 Desember 2000, Presiden memberikan persetujuan ijin prakarsa untuk menyusun RUU Perubahan atas Undang-Undang tentang Perkoperasian.
Penyusunan RUU tersebut melibatkan para pakar koperasi, pakar ekonomi, pakar hukum, akademisi, praktisi perkoperasian, gerakan koperasi, dan lembaga/instansi terkait.

Pada tgl 1 September 2010, berdasarkan surat Presiden nomor : R-69/Pres/09/2010 tanggal 1 September 2010 perihal Rancangan Undang-Undang tentang Koperasi, Pemerintah menyampaikan Naskah RUU Koperasi kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Naskah RUU tersebut terdiri atas 15 BAB dan 124 Pasal.
Rapat kerja dilakukan sebanyak 6 kali mulai 13 Desember 2010, 30 Juni 2011, 29 September 2011, 20 Oktober 2011, 26 Januari 2012, dan 21 Februari 2012.
Pada Rapat Kerja (Raker) DPR tanggal 13 Desember 2010, RUU Koperasi disetujui untuk dibahas di  DPR.

Rapat Panitia Kerja dilakukan sebanyak  11 kali mulai tanggal 5 Maret 2012, 7 Maret 2012, 21 Maret 2012, 4 April 2012, 9 April 2012, 30 Mei 2012, 7 Juni 2012, 25 Juni 2012, 4 Juli 2012, 13 September 2012, dan 9 Oktober 2012.
Rapat Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi dilakukan sebanyak 1 kali yaitu pada tanggal 1- 3 Oktober 2012.
Rapat Paripurna tanggal 18 Oktober 2012, DPR RI menyetujui RUU tentang Perkoperasian.
Disahkan sebagai UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dan diundangkan dalam Berita Negara  pada tanggal 30 Oktober 2012


bersambung ....

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar